Hari Perempuan se-Dunia, KDRT dan Trafficking Masih Tinggi

Narasumber, Agung Wasono (Kemitraan), Andi Timo Pangerang (DPR RI), Adriana Venny (Penulis Buku), Pemandu Acara Suhendro Boroma (Foto Beritamanado)

MANADO – Memperingati Hari Perempuan Sedunia, 8 Maret 2011, Swara Parangpuan Sulut bekerjasama dengan Kemitraan Bagi Tata Pembaharuan Pemerintah (Partnership), melaksanakan seminar Bedah Buku yang berjudul, “Memberantas Kemiskinan dari Parlemen” (Manual MDGs untuk Anggota Parlemen di Pusat dan Daerah).

Seminar dilaksanakan di ruangan paripurna DPRD Sulut, dengan nara sumber Adriana Venny sebagai penulis buku, Andi Maitimu, Ketua Kaukus Perempuan DPR-RI dan Agung Wasono dari pihak kemitraan. Acara dipandu Suhendro Boroma, dan dihadiri anggota DPRD perempuan se-Sulut serta utusan organisasi perempuan.

Berbagai persoalan terangkat terkait persoalan perempuan seperti kekerasan rumah-tangga dan perdagangan perempuan seperti yang disuarakan salah-satu peserta, Ibu Agnes.

“Kasus trafficking di Sulut salah-satu tertinggi di Indonesia. Penyebabnya adalah masalah ekonomi dan kurang pengetahuan serta moral,” ujar Ibu Agnes.

Penyebab lain menurut Ibu Agnes, peran legislator perempuan di parlemen yang kurang tajam menyelami masalah KDRT dan trafficking, serta lemahnya penerapan perda terkait perempuan.

Pernyataan ini dibenarkan narasumber Agung Wasono, menurutnya, human trafficking merupakan kasus yang sulit dibongkar karena dilakukan secara tersembunyi . Sementara kekerasan dalam rumah tangga yang korbannya adalah kaum perempuan disebabkan kebanyakan perempuan Indonesia tidak memiliki economic freedom (kemerdekaan ekonomi).

“Jadi perempuan selalu dalam posisi sulit, di satu sisi dia (perempuan) yang menjadi korban kekerasan suami ingin melapor kepada polisi, tapi di satu sisi dirinya tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk mengurusi anak-anak jika suaminya dipenjara. Salah-satu cara mengatasi KDRT, perempuan harus memiliki kemerdekaan ekonomi melalui pekerjaan,” ujar Wasono.

Ditambahkan Andi dari Kaukus Perempuan DPR-RI, untuk mengatasi kejahatan perdagangan perempuan, perlu keseriusan pemerintah dalam hal alokasi anggaran bagi badan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang ada di setiap daerah.

“Teman-teman di DPRD bisa mendorong pengalokasian anggaran yang memadai bagi organisasi atau badan perberdayaan perempuan,” tukas anggota Komisi XI DPR-RI ini. (jry)

http://beritamanado.com/2011/03/08/seminar-bedah-buku/