Tampilkan postingan dengan label Pemilukada. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pemilukada. Tampilkan semua postingan

Selasa, 01 Maret 2011

Rekomendasi Kebijakan Representasi Perempuan

Naskah Rekomendasi Kebijakan Representasi Perempuan;
Representasi Perempuan dalam Regulasi Partai Politik dan Pemilu

Oleh: Tim Puskapol UI

Naskah rekomendasi kebijakan tentang representasi perempuan dalam regulasi partai politik dan pemilihan umum ini disusun dilandasi beberapa maksud. Pertama, masalah representasi politik perempuan sudah menjadi agenda nasional dengan terikatnya Pemerintah Republik Indonesia pada sejumlah kesepakatan global dan nasional. Salah satunya yang strategis adalah pencapaian tujuan-tujuan pembangunan millennium pada 2015 dimana salah satu targetnya adalah peningkatan proporsi jumlah perempuan sampai 50 persen di parlemen nasional.

Kedua, ada kebutuhan untuk melihat implementasi kebijakan afirmasi dalam Undang undang Partai Politik dan Pemilihan Umum yang diterapkan khususnya pada Pemilu 2009 serta melihat dampak regulasi afirmasi tersebut untuk mendongkrak jumlah kursi perempuan. Kebutuhan kajian awal yang memetakan perolehan kursi perempuan di legislatif (DPR dan DPRD) menjadi pintu masuk untuk melihat implementasi kebijakan afirmatif dan dampaknya
bagi representasi politik perempuan.

Ketiga, naskah rekomendasi yang dibangun berdasarkan hasil kajian ini diharapkan dapat dasar bagi pengembangan strategi afirmasi ke depan, yang bukan hanya sekedar jumlah melainkan juga kompetensi kader perempuan politik.

Untuk itu, kami dari PUSKAPOL DIP FISIP UI mengucapkan terima kasih atas dukungan dari The Asia Foundation dan Kemitraan Australia-Indonesia (Ausaid). Terima kasih kami sampaikan pula kepada para informan yang tersebar di 11 daerah (Banda Aceh, Palembang, Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Mataram, Makasar, Kendari, Ambon, Pontianak). Sumbangan pemikiran mereka yang konstruktif merupakan masukan yang berharga bagi tim peneliti dalam membangun tesis dan analisis naskah rekomendasi ini.

Akhirnya, kami dedikasikan naskah rekomendasi kebijakan ini bagi kemajuan representasi politik perempuan di Indonesia yang didasari keyakinan bahwa partisipasi perempuan dan laki-laki yang setara dalam proses politik merupakan esensi demokrasi yang sejati.

Depok, 27 Desember 2010
PUSKAPOL DIP FISIP UI
Silahkan download di sini atau di sini

Senin, 07 Februari 2011

Perempuan Dalam Pemilukada

Kajian Tentang Kandidasi Perempuan di Jawa Timur dan Sulawesi Utara

Kemitraan bersama dengan Departemen Ilmu Politik Fisip Universitas Airlangga (Unair) dibantu oleh LSM Swara Parangpuan di Sulawesi Utara atas dukungan dari AusAID selama lima bulan mulai Agustus sampai dengan Desember 2010 menyelenggarakan kajian tentang kandidasi perempuan di Pemilukada. Kajian ini dilaksanakan di Sulawesi Utara dan Jawa Timur sebagai wilayah yang paling banyak mempunyai kandidat perempuan dalam pemilukada baik di tingkat propinsi maupun
kabupaten/kota sepanjang tahun 2010.

Kajian tentang kandidasi perempuan dalam pemilukada ini mengeksplorasi tiga hal. Pertama, mendeskripsikan kemunculan kandidat perempuan dengan mengkhususkan pada motivasi kandidat perempuan untuk maju dalam pemilukada di kabupaten.  Kedua, mengeksplorasi proses bagaimana seseorang akhirnya memutuskan untuk mencalonkan diri menjadi kandidat, baik lewat jalur perseorangan maupun jalur partai politik.  Ke tiga, mengeksplorasi konteks lokal dalam kandidasi perempuan di pemilukada. Kajian ini memotret ketiga hal di atas dan berdasarkan potret tersebut mengajukan rekomendasi bagi pemangku kepentingan yang terlibat dalam pemilu/pemilukada baik dari penyelenggara pemilu, peserta pemilu, maupun masyarakat sipil.

Baca lebih lanjut dengan download hasil penelitian di: http://www.ziddu.com/download/13536191/PerempuandalamPemilukadaSummary.pdf.html

Kamis, 27 Januari 2011

Perempuan Sulit Jadi Calon Tanpa Relasi


Jakarta (ANTARA) - Pengurus DPP Partai Amanat Nasional, Andi Yuliani Paris, mengatakan, perempuan sulit maju dalam pilkada sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, apabila tidak memiliki relasi politik yang melibatkan keluarga sebagai pengurus partai.

"Faktanya tanpa relasi ini sulit bagi calon perempuan untuk maju dalam pilkada. Kalau dia (perempuan) bukan bagian dari struktur partai atau berkorelasi maka akan sulit," katanya di Jakarta, Selasa.

Kondisi ini sangat disayangkan, tetapi fakta di lapangan menunjukkan sebagian calon kepala daerah perempuan memiliki akses untuk maju karena adanya keluarga yang merupakan politisi partai atau memiliki posisi penting di partai, jelasnya.

"Sosial kapital adalah modal awal bagi perempuan untuk dapat mencalonkan diri," kata mantan anggota Komisi II DPR RI itu.

Hasil kajian yang dilakukan Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga bersama dengan Kemitraan dan Kemitraan Australia Indonesia tentang kandidasi perempuan di Jawa Timur dan Sulawesi Utara, menunjukkan sejumlah calon perempuan maju dalam pilkada karena memiliki hubungan dengan pengurus partai.

Ketua Peneliti dari Departemen Ilmu Politik FISIP Unair, Dwi Windyastuti dalam paparannya menjelaskan akses perempuan di arena pencalonan melalui terobosan keluarga sebagai pengurus partai, memang cara yang memungkinkan munculnya calon perempuan dalam pilkada.

Melalui cara ini, perempuan mampu menembus kekuatan parpol yang umumnya didominasi oleh kaum lelaki, jelasnya. Selain itu, seorang perempuan mau mencalonkan diri dalam pilkada, baik sebagai calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah, dipengaruhi banyak faktor di antaranya adalah dorongan keluarga dan upaya untuk melanggengkan kekuasaan keluarga.

Beberapa kandidat kepala daerah perempuan pada mulanya tidak memiliki niat untuk mengikuti pilkada, tetapi karena adanya dorongan dari keluarga atau orang terdekat menyebabkan kandidat akhirnya maju. Artinya, calon perempuan tersebut tidak merencanakan sendiri pencalonannya dan lebih didominasi oleh dorongan orang lain.

Selain itu, tampilnya perempuan yang berstatus istri atau anak pejabat di sejumlah pilkada menunjukkan bagaimana perempuan dijadikan instrumen politik untuk mempertahankan kekuasaan.

"Maraknya politik keluarga ini justru akan mereduksi proses demokratisasi di partai politik," kata Dwi.

http://id.news.yahoo.com/antr/20110118/tpl-andi-perempuan-sulit-jadi-calon-tanp-cc08abe.html