Hari Perempuan se-Dunia, KDRT dan Trafficking Masih Tinggi

Narasumber, Agung Wasono (Kemitraan), Andi Timo Pangerang (DPR RI), Adriana Venny (Penulis Buku), Pemandu Acara Suhendro Boroma (Foto Beritamanado)

MANADO – Memperingati Hari Perempuan Sedunia, 8 Maret 2011, Swara Parangpuan Sulut bekerjasama dengan Kemitraan Bagi Tata Pembaharuan Pemerintah (Partnership), melaksanakan seminar Bedah Buku yang berjudul, “Memberantas Kemiskinan dari Parlemen” (Manual MDGs untuk Anggota Parlemen di Pusat dan Daerah).

Seminar dilaksanakan di ruangan paripurna DPRD Sulut, dengan nara sumber Adriana Venny sebagai penulis buku, Andi Maitimu, Ketua Kaukus Perempuan DPR-RI dan Agung Wasono dari pihak kemitraan. Acara dipandu Suhendro Boroma, dan dihadiri anggota DPRD perempuan se-Sulut serta utusan organisasi perempuan.

Berbagai persoalan terangkat terkait persoalan perempuan seperti kekerasan rumah-tangga dan perdagangan perempuan seperti yang disuarakan salah-satu peserta, Ibu Agnes.

“Kasus trafficking di Sulut salah-satu tertinggi di Indonesia. Penyebabnya adalah masalah ekonomi dan kurang pengetahuan serta moral,” ujar Ibu Agnes.

Penyebab lain menurut Ibu Agnes, peran legislator perempuan di parlemen yang kurang tajam menyelami masalah KDRT dan trafficking, serta lemahnya penerapan perda terkait perempuan.

Pernyataan ini dibenarkan narasumber Agung Wasono, menurutnya, human trafficking merupakan kasus yang sulit dibongkar karena dilakukan secara tersembunyi . Sementara kekerasan dalam rumah tangga yang korbannya adalah kaum perempuan disebabkan kebanyakan perempuan Indonesia tidak memiliki economic freedom (kemerdekaan ekonomi).

“Jadi perempuan selalu dalam posisi sulit, di satu sisi dia (perempuan) yang menjadi korban kekerasan suami ingin melapor kepada polisi, tapi di satu sisi dirinya tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk mengurusi anak-anak jika suaminya dipenjara. Salah-satu cara mengatasi KDRT, perempuan harus memiliki kemerdekaan ekonomi melalui pekerjaan,” ujar Wasono.

Ditambahkan Andi dari Kaukus Perempuan DPR-RI, untuk mengatasi kejahatan perdagangan perempuan, perlu keseriusan pemerintah dalam hal alokasi anggaran bagi badan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang ada di setiap daerah.

“Teman-teman di DPRD bisa mendorong pengalokasian anggaran yang memadai bagi organisasi atau badan perberdayaan perempuan,” tukas anggota Komisi XI DPR-RI ini. (jry)

http://beritamanado.com/2011/03/08/seminar-bedah-buku/

Peran Penting Parlemen dalam Pencapaian MDGs

Sumber: Manado Post (9 Maret 2011)

Workshop Design Kampanye di Sulut

WORKSHOP DESAIN KAMPANYE

Manado,  22 Pebruari 2011. Workshop Desain Kampanye dilaksanakan di Hotel Swiss Bell Manado oleh Swara Parangpuan dan dihadiri oleh 15 peserta terdiri dari 3 Anggota DPRD Prop Sulut dan DPRD Minahasa, CSO ( Akademisi, LSM, Media )dan pengurus parpol perempuan .  

Hasil Workshop Desain Kampanye menghasilkan rekomendasi Rencana Aksi  dan maukan desain kampanye untuk perempuan potensial. Isuee utama yang diusulkan yang berkaitan dengan MDGs  akan fokus di Pendidikan, Kesehatan, Kesetraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Lingkungan.

Rencana aksi  yang disepakati :

1.      8 Maret 2011 moment Hari Perempuan Sedunia : Bedah Buku  : “ Memberantas Kemiskinan dari Parlemen “Manual MDGs untuk anggota Parlemen di Pusat dan Daerah

2.      Bulan Mei 2011 : Hari Pendidikan

3.      Bulan Juni  2011: Hari Lingkungan

4.      Bulan Nopember 2011 – Desember 2011 : Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan : Issue Kesehatan Reproduksi ( Kolaborasi dengan Aliansi We Can dan Komnas Perempuan)

Media kampanye untuk promosi perempuan potensial disepakati dalam Workshop dalam bentuk : booklet, police breef, buletin. (vivigeorge)

Swara Parangpuan Buka Rumah Aspirasi di Minahasa

Tribun Manado - Rabu, 19 Januari 2011 13:15 WIB

Laporan Wartawan Tribun Manado: Lucky Kawengian

TRIBUNMANADO.CO.ID, TONDANO - Swara Parangpuan berencana membuka rumah aspirasi di Minahasa. Rumah aspirasi ini akan berfungsi sebagai pusat pengaduan dari masyarakat, khususnya perempuan yang ingin melaporkan masalah gender atau tindakan yang merugikan perempuan.

Hal ini diungkapkan Vivi George, Direktur Eksekutif Swara Parangpuan Sulut saat melakukan sosialisasi program peningkatan kapasitas kepemimpinan politik perempuan dalam penyusunan kebijakan berbasis Millenium Development Goals (MDGs), Rabu (19/1/2011) di ruang sidang DPRD Minahasa.

Saat diwawancarai Tribun Manado, Vivi menjelaskan, pembuatan rumah aspirasi untuk perempuan ini adalah bagian dari program kerja untuk mencapai tujuan MDGs yang diantaranya adalah pemberdayaan perempuan.

"Rumah aspirasi ini adalah wadah untuk semua perempuan Minahasa untuk menyampaikan pengaduan terkait masalah-masalah yang dialami perempuan," ujarnya. Selain itu, Vivi mengatakan untuk memaksimalkan peran perempuan dalam masyarakat, kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan saat itu juga diharapkan bisa memberi dorongan untuk perempuan Minahasa untuk berjuang untuk kaumnya. Menurutnya, keberadaan perempuan dalam DPRD Minahasa bisa menjadi keuntungan tersendiri.

"Kami berharap para perempuan yang berada dalam pemerintahan bisa memberikan kontribusi melalui pengambilan kebijakan atau aturan yang berpihak pada perempuan. Bahkan bukan tidak mungkin akan ada peraturan daerah yang khusus mengatur tentang perlindungan pada perempuan," ujarnya.

Acara ini diikuti oleh lima perempuan anggota DPRD Minahasa, serta organisasi kemasyarakatan dan kemahasiswaan.

Penulis : Lucky_Kawengian

Editor : Andrew_Pattymahu

Sumber: http://manado.tribunnews.com/2011/01/19/swara-parangpuan-buka-rumah-aspirasi-di-minahasa

Swapar Buka Rumah Aspirasi

Minahasa Terbanyak Anggota DPR Perempuan 

TONDANO Rabu (19/1) kemarin, Swara Parangpuang di bawah pimpinan Direktur Eksekutif Sulut Vivi George, menggelar Sosialisasi Program Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Penyusunan Kebijakan berbasis millenium development goals (MDGs).

Sosialisasi ini sendiri dilaksanakan di ruang sidang DPRD Minahasa dan diikuti oleh LSM, media, dan anggota DPRD Perempuan yang saat ini dipercayakan menjadi wakil rakyat yakni Ivone Andris, Linda Sajouw, Yuliana Lumentah, Theresye Kaligis, dan Rini Manus.

Menurut George, sosialisasi yang dilakukan ini didanai oleh Parnership for Govemance Reform in Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan di Provinsi Sulut, Kabupaten Minahasa, dan Bolmut. Alasan Swara Parangpuang memilih Minahasa lebih khusus di lembaga DPRD, karena keterwakilan kaum perempuan di DPRD Minahasa mencapai 29 persen atau 9 orang dari 35 anggota DPRD.

“Bila melihat peran serta perempuan di Kabupaten Minahasa, jelas tidak diragukan lagi. Pasalnya perempuan juga bisa sejajar dengan kaum laki-laki dan bisa mengisi posisi-posisi sentral seperti halnya menjadi anggota DPRD”, tegas George. George juga menjelaskan, Kabupaten Minahasa menjadi salah satu daerah sasaran untuk pengembangan dan mempersiapkan perempuan yang tangguh, dan dapat diperhitungkan di masyarakat. Selain menyiapkan perempuan-perempuan yang tangguh, Swara Parangpuang juga akan membangun rumah aspirasi di Kabupaten Minahasa.

“Rumah aspirasi ini sendiri ke depan bisa digunakan sebagai pusat pengaduan perempuan, yang ingin melaporkan masalah gender atau tindakan yang merugikan perempuan” ujar George. Ditambahkannya, rumah aspirasi merupakan bagian dari program kerja Swapar, untuk mencapai tujuan MDGs yang di antaranya pemberdayaan perempuan.

Secara pribadi saya sangat berterimakasih kepada para anggota DPRD perempuan dari Minahasa yang sangat merespon positif kegiatan Swara Parangpuang, ungkap George. Selain sosialisasi, kegiatan juga diisi dengan sesi tanya jawab. (ylo/myw)

Sumber: http://www.manadopost.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=86199

Kemitraan Partnership dan Swapar Gelar Diskusi

Membangun Model Kepemimpinan Perempuan

POSKO, MANADO— Meski keterwakilan perempuan di berbagai bidang termasuk di lembaga legisklatif sudah menunjukan angka yang cukup tinggi, namun hingga kini peran perempuan sebagai pengambil kebijakan belum maksimal. Bahkan bisa dibilang masih dipandang sebelah mata oleh sebagian oknum.

Ini menjadi tantangan bagi perempuan untuk lebih maju serta menunjukan kualitas dan kemampuannya di ruang publik. Hal ini terungkap dalam diskusi membangun Pola Kepemimpinan Perempuan kerjasama Kemitraan Partnership dengan  Swara Parangpuang Sulut (Swapar).

Hadir dalam diskusi tersebut yakni Wakil Ketua Deprov Sulut Sus Sualang Pangemanan, Paula Kalalo, Mery Sidartha, Sisilia Longdong, Greety Sumayku, Hety Geru, bakal calon Wali Kota Manado Meilia Handoko, akademisi juga aktivis perempuan Fitri Mamonto MAP, Vivi George dan sejumlah aktivis perempuan lainnya.

Diskusi yang dipandu Direktur Swara Parangpuang Lily Djenaan ini berlangsung alot. Dimana topik mengenai membangun pola Kepemimpinan Perempuan baik yang ada di Parlemen maupun di birokrat menjadi salah satu isu yang sangat menarik.

Dalam diskusi ini sendiri diambil kesimpulan jika perempuan harus lebih meningkatkan kemampuan dan kapasitas di bidangnya masing-masing termasuk konsisten saat memilih  pemimpin perempuan.
Tak hanya itu untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas perempuan salah satu kebutuhan mendasar adalah pelatihan untuk menunjang peran perempuan di semua lini termasuk legislative, eksekutif dan Media massa.(714)

Sumber : http://poskomanado.com/news/index.php?option=com_content&task=view&id=7500&Itemid=2

LSM Swara Parangpuan Ingatkan Kuota 30 Persen

TRIBUNMANADO.CO.ID | MANADO - LSM Swara Parangpuan Sulut mengingatkan pemerintah, politisi dan masyarakat terkait peran perempuan dalam lembaga-lembaga. Hal itu untuk mengawal  UU No 2 Tahun 2008 telah mengatur keterwakilan perempuan yaitu kebijakan quota 30% dalam lembaga-lembaga pengambil kebijakan.

Demikian disampaikan Vivi George Direktur Eksekutif Swara Parangpuan Sulut saat acara sosialisasi tentang program peningkatan kapasitas kepemimpinan politik perempuan dalam penyusunan kebijakan berbasis MDGs di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Jumat (14/1/2011).

"Saat ini keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga pengambil kebijakan masih kurang. Keterwakilan saat ini tidak sebanding dengan jumlah populasi dan suara yang diberikan perempuan dalam pemilihan legislatif," ungkapnya.

Acara ini program dari Swara Parangpuan Sulut kerjasama kemitraan bagi  pembaruan tata pemerintahan di Indonesia. Hadir dalam sosialisasi ini anggota DPRD Sulut diantaranya Ketua DPRD Sulut Meyva Salindeho-Lintang, perwakilan CSO, Ormas dan peserta didominasi perempuan. (dit)

Laporan Wartawan Tribun Manado Yudith Sandri Rondonuwu
Sumber: http://manado.tribunnews.com/index.php/2011/01/14/lsm-swara-parangpuan-ingatkan-kuota-30-persen